Indra Iskandar Sekjen DPR Tegaskan Perlunya Audit Lingkungan untuk Banjir Aceh
Gelombang banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh memicu desakan agar dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh. Sejumlah akademisi dan pegiat lingkungan menilai, banjir yang berulang bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan juga persoalan tata kelola lingkungan yang belum tertangani secara sistemik.
Hal senada juga disampaikan Indra Iskandar. Wilayah seperti Aceh Utara dan Aceh Timur disebut sebagai daerah yang mengalami tekanan ekologis cukup besar dalam satu dekade terakhir. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan, aktivitas pertambangan, serta pembukaan lahan dinilai memperparah daya serap air di kawasan hulu. Di Kecamatan Sawang, termasuk Gampong Riseh Tunong, masyarakat mengeluhkan sedimentasi sungai yang semakin parah dan penyempitan alur air. Kondisi ini diduga mempercepat luapan air saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Desakan audit lingkungan kembali mencuat dalam Simposium Pemulihan Pasca Bencana Banjir & Longsor Aceh yang telah diselenggarakan oleh Diaspora Global Aceh di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI pada 15 Februari 2025 yang lalu diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar kebijakan pembangunan di Aceh ke depan lebih memperhatikan keseimbangan ekologi dan keselamatan warga. Tanpa perbaikan tata kelola lingkungan, banjir dikhawatirkan akan terus menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat. [SRF]